Sumutpost.com,Jakarta – Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Golkar, Maruli Siahaan, menegaskan bahwa penutupan sebuah perusahaan seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL) tidak dapat dilakukan hanya atas dasar desakan atau unjuk rasa masyarakat. Penutupan hanya bisa dieksekusi berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Pernyataan ini disampaikan Maruli Siahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI yang turut dihadiri oleh Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenkumham RI, serta perwakilan PT TPL pada Rabu, 26 November 2025.
Menurut Maruli, proses penutupan pabrik yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah bukanlah perkara yang sembarangan. “Karena menutup pabrik yang sudah ada izinnya dikeluarkan pemerintah tidak sembarangan [mengatakan] tutup. Harus ada pembuktian kesalahan secara hukum,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa meskipun ada unjuk rasa besar-besaran yang menuntut penutupan TPL, fakta hukum mengenai kerusakan lingkungan yang dituduhkan, khususnya yang mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009, belum memiliki putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
“Jadi tidak ada hak masyarakat tutup TPL, yang tidak ada haknya adalah hukum yang berbicara, harus betul-betul kita patuhi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Maruli Siahaan juga mencatat bahwa PT TPL telah memaparkan secara komprehensif mengenai perizinan dan seluruh kegiatan operasional yang mereka lakukan, dengan data yang dipresentasikan langsung oleh pihak perusahaan.
Maruli membandingkan kasus TPL dengan pabrik lain, di mana izin baru dapat dicabut dan perusahaan dinyatakan tidak operasional jika terbukti adanya pelanggaran hukum. “Sama dengan pabrik yang lain, kalau memang ada pelanggaran hukum, izinnya dicabut, tidak operasional,” jelasnya.
Menanggapi polemik yang terus berlanjut, Maruli Siahaan menyatakan rasa miris terhadap ‘keributan’ seputar TPL. Sebagai putra daerah, ia melihat ada kemungkinan pihak-pihak lain yang ‘menunggangi’ isu ini untuk kepentingan tertentu.
“Saya terus terang, saya putra daerah, saya miris dengan keributan ini, sepertinya ada pihak-pihak lain yang menunggangi ini,” pungkasnya.spc/df
