Jakarta – SUMUTPOST.COM, Kunjungan Ephorus HKBP Pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), pada Sabtu (25/4), justru memunculkan gelombang kritik baru di ruang publik.
Di tengah meningkatnya kegaduhan pasca ceramah JK di Masjid Kampus UGM yang telah dilaporkan ke aparat kepolisian atas dugaan penistaan agama, langkah Ephorus HKBP dianggap bukan meredakan situasi dengan menyatakan “tidak ada unsur penistaan agama” malah memperkeruh suasana dan dinilai sebagian kalangan justru belum menjawab sensitivitas yang berkembang di akar rumput umat Kristen.
Simbol “Ulos” Jadi Sorotan
Salah satu hal yang paling banyak menuai perhatian adalah pemberian ulos oleh Ephorus HKBP kepada JK dalam pertemuan tersebut. Dalam tradisi Batak Kristen, ulos bukan sekadar kain adat, tetapi simbol penghormatan tinggi, restu, dan penghargaan atas jasa seseorang.
Sejumlah pihak mempertanyakan makna simbolik dari tindakan tersebut di tengah kontroversi yang masih berlangsung.
“Dalam situasi yang belum mereda, simbol penghormatan seperti ulos bisa ditafsirkan berbeda oleh jemaat. Ini yang memicu kegelisahan,” ujar salah satu pengamat sosial-keagamaan.
Dilema Peran Gereja: Penyejuk atau Penentu Sikap?
Pernyataan Ephorus yang meminta umat HKBP untuk tidak terprovokasi juga ikut menjadi bahan diskusi. Sebagian pihak menilai sikap tersebut sebagai upaya menenangkan situasi, namun sebagian lainnya mempertanyakan posisi gereja dalam merespons isu yang menyentuh sensitivitas iman.
Kritik yang muncul bukan semata pada isi pernyataan, melainkan pada persepsi publik bahwa gereja terlihat lebih memilih jalur meredam konflik tanpa memberikan penegasan sikap yang dianggap mewakili kegelisahan sebagian umat.
“Yang dipersoalkan bukan sekadar benar atau salahnya tafsir ceramah, tetapi bagaimana perasaan umat meresponsnya,” ujar seorang tokoh komunitas Kristen yang meminta agar dialog internal gereja diperkuat.
JK dan Polemik Tafsir Ceramah
Sebelumnya, ceramah JK di Masjid Kampus UGM saat Ramadan 2026 yang menyinggung istilah “mati syahid” dan “martir” menjadi viral setelah dipotong dan beredar luas di media sosial. Potongan video tersebut kemudian memicu laporan dugaan penistaan agama ke Polda Metro Jaya, juga di Polda Sumatera Utara dan daerah lainnya.
Namun hingga kini, belum ada keputusan hukum yang menyatakan adanya unsur pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut.
Situasi Masih Sensitif
Di tengah belum adanya kepastian hukum, dinamika opini publik terus berkembang. Kunjungan tokoh agama ke pihak yang tengah menjadi sorotan hukum dinilai sebagian pihak sebagai langkah yang berpotensi menimbulkan interpretasi beragam.
Sejumlah pengamat menilai, dalam isu sensitif seperti ini, kehati-hatian simbolik dan komunikasi publik menjadi sama pentingnya dengan substansi pernyataan itu sendiri. Df
